Jakarta, infoaktualnews.com – Kawasan transmigrasi menyimpan potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus instrumen pemerataan pembangunan. Namun, potensi tersebut hanya dapat dioptimalkan jika didukung perencanaan berbasis data, transparansi penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ) sesuai ketentuan, serta pengawasan efektif agar kawasan berkembang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, saat membekali Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Tahun 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7). Sebanyak 1.476 Patriot Muda akan diterjunkan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) ke 53 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia guna berkontribusi dalam pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pengabdian masyarakat.
Setyo pun menegaskan pengembangan kawasan transmigrasi perlu didukung perencanaan matang, berbasis kebutuhan masyarakat, dan sesuai potensi masing-masing wilayah. Menurutnya, penguatan tata kelola serta pencegahan korupsi harus menjadi bagian integral dalam proses tersebut, agar pemanfaatan sumber daya efektif dan bernilai tambah bagi pembangunan daerah.
“Keterlibatan SDM dari berbagai disiplin ilmu juga dapat memperkaya perspektif dalam merespons kompleksitas tantangan pembangunan kawasan transmigrasi,” ungkap Setyo.
Ia melanjutkan, setiap kawasan berkarakter dan bermasalah berbeda-beda sehingga butuh pendekatan kontekstual yang tidak dapat selesai hanya dengan satu pola seragam. Karena itu, 246 tim multidisiplin diharapkan mampu merumuskan solusi komprehensif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, kondisi sosial masyarakat, karakteristik wilayah, serta keberlanjutan lingkungan.
Di sisi lain, Setyo mengingatkan pembangunan kawasan transmigrasi harus berjalan beriringan disertai penguatan sistem pencegahan korupsi. Hal tersebut penting mengingat pengembangan kawasan melibatkan berbagai sektor dan rangkaian proses panjang, mulai dari perencanaan dan penganggaran, PBJ, pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset, hingga pelayanan publik.
“Risiko korupsi perlu dikenali dan dimitigasi sejak tahap perencanaan, sehingga pembangunan tidak hanya tepat sasaran, tapi transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Setyo.
Integritas jadi Fondasi Transformasi Transmigrasi
Mengacu pada data Transparency International Indonesia (TII), skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 tercatat 34 dari 100, sehingga menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 180 negara. Kondisi itu, menurut Setyo, menjadi gambaran penguatan integritas sektor publik dan tata kelola pemerintahan butuh perhatian serius.
“KPK memandang kolaborasi melalui TEP 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi yang berbasis pengetahuan sekaligus menjunjung tinggi integritas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, KPK berharap hasil riset dan kajian multidisiplin tidak berhenti sebagai dokumen rekomendasi, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Melalui pembekalan ini, KPK turut berharap Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2026 tidak hanya mampu memetakan potensi ekonomi dan sumber daya kawasan transmigrasi, namun juga dapat memperkuat ekosistem pembangunan berlandaskan data, kebutuhan masyarakat, dan prinsip integritas. Pendekatan tersebut dinilai penting demi meningkatkan efektivitas pembangunan sekaligus mempersempit ruang manipulasi kebijakan.
Sebelumnya, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyampaikan pembangunan kawasan transmigrasi tidak sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga memastikan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat merata dan meningkat. Karena itu, penguatan tata kelola, transparansi, dan integritas menjadi fondasi penting agar setiap program pembangunan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
“Patriot Muda diharapkan berperan membangun ekosistem transmigrasi inovatif, inklusif, dan berintegritas. Kawasan transmigrasi perlu dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat kemajuan daerah,” ujar Iftitah.
Ia juga menekankan, pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan SDM yang tidak sekadar berkompetensi teknis, melainkan mampu membaca masalah, inovasi, potensi lokal, serta solusi yang berdampak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, lanjut Iftitah, pembangunan kawasan transmigrasi diharapkan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027, yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,8 – 6 persen sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada 2029. Dengan potensi itu, pembangunan kawasan transmigrasi perlu ditopang tata kelola yang baik agar manfaat ekonomi dapat berkelanjutan. (red_Biro Humas)
