BALI, INFOAKTUALNEWS.COM – Upaya memperkuat tata kelola kelembagaan serta meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya melalui Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang digelar di Bali, Kamis (22/10).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian peran, serta menyelaraskan program kerja ketiga lembaga yang selama ini memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan keluarga, hingga peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.
Rapat penguatan tata kelola ini dihadiri Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, bersama Ketua Umum TP PKK Pusat sekaligus Pembina Posyandu, Tri Suswati Tito Karnavian. Keduanya memberikan pembinaan mengenai pentingnya pengelolaan organisasi yang terarah, terstruktur, dan bersinergi, sehingga pelaksanaan program di tingkat daerah dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), kegiatan tersebut dihadiri Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE, yang mengemban tiga amanah sekaligus, yakni sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ketua TP PKK, dan Ketua TP Posyandu Kabupaten Sumbawa.
Hj. Ida Fitria hadir didampingi Sekretaris Baperida Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku Sekretaris TP Posyandu, serta jajaran pengurus Dekranasda Kabupaten Sumbawa.
Kehadiran perwakilan Kabupaten Sumbawa dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan di daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program dengan arah pembinaan di tingkat pusat. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan diharapkan memiliki perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta target dan indikator keberhasilan yang jelas.
Hj. Ida: Tata Kelola yang Baik Menjadi Kunci Efektivitas Program
Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan merupakan hal penting karena Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu memiliki peran strategis serta bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, ketiga lembaga tersebut memiliki bidang kerja yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, diperlukan pengelolaan organisasi yang baik agar setiap program dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Dekranasda, misalnya, memiliki peran penting dalam membina para perajin, mengembangkan potensi kerajinan lokal, serta melestarikan warisan budaya dan wastra daerah. Pembinaan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga identitas budaya, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas produk, kreativitas, daya saing, dan nilai ekonomi hasil kerajinan masyarakat.
Sementara itu, TP PKK berperan sebagai penggerak pemberdayaan keluarga melalui berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, serta pengembangan potensi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Adapun Posyandu menjadi salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat. Keberadaannya sangat penting dalam mendukung pemantauan tumbuh kembang anak, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan kebutuhan gizi, serta upaya pencegahan dan penanganan risiko stunting melalui koordinasi dengan tenaga kesehatan dan instansi terkait.
“Penguatan tata kelola menjadi penting karena ketiga lembaga ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, serta perencanaan program yang terukur, kita berharap seluruh kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas,” demikian penekanan Hj. Ida sebagaimana disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Dekranasda, PKK, dan Posyandu Harus Bergerak Saling Mendukung
Lebih jauh, penguatan tata kelola ketiga lembaga tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif semata. Hal yang tidak kalah penting ialah bagaimana organisasi mampu menerjemahkan kebijakan dan hasil pembinaan menjadi program nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, penguatan Dekranasda dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas para perajin lokal, pengembangan desain dan kualitas produk, pelestarian kerajinan tradisional, serta perluasan akses pemasaran. Potensi kerajinan daerah perlu terus dikembangkan agar mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan identitas budaya Tanah Samawa kepada pasar yang lebih luas.
Melalui pembinaan yang berkesinambungan, para perajin diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, produk kerajinan lokal memiliki peluang lebih besar untuk berkembang sebagai produk unggulan daerah.
Di sisi lain, TP PKK memiliki ruang strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan, peningkatan pengetahuan masyarakat, penguatan pola hidup sehat, serta pengembangan kegiatan produktif keluarga. Peran kader PKK di tingkat desa dan kelurahan menjadi penting karena mereka berada dekat dengan masyarakat dan memahami berbagai kebutuhan di lingkungannya.
Program pemberdayaan keluarga yang dirancang secara tepat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekaligus memperkuat kemandirian keluarga dari aspek sosial maupun ekonomi.
Sementara itu, penguatan Posyandu menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Melalui pelayanan yang terkoordinasi, Posyandu diharapkan semakin optimal dalam membantu pemantauan kesehatan ibu dan anak, mendukung pemenuhan gizi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, serta mendorong deteksi dini terhadap berbagai risiko kesehatan.
Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kader Posyandu, pemerintah desa, perangkat daerah, tenaga kesehatan, hingga keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi ibu dan anak.
Dengan sinergi yang baik, ketiga lembaga ini dapat saling mendukung dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, mandiri, produktif, dan sejahtera.
Perkuat Koordinasi, Perencanaan, hingga Evaluasi Program
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam penguatan tata kelola kelembagaan ialah kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi lintas sektor, penyusunan perencanaan program, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Pengelolaan organisasi yang tertata diharapkan dapat meminimalkan tumpang tindih kegiatan, memperkuat kerja sama antar lembaga, dan memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas.
Selain itu, evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan, kendala yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada banyaknya kegiatan, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan dampak yang dirasakan masyarakat.
Bagi Kabupaten Sumbawa, hasil pembinaan ini diharapkan dapat menjadi bahan penguatan dalam mengelola program Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu agar lebih terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah.
Koordinasi antara pengurus lembaga dan perangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam memastikan dukungan sumber daya, pendampingan, serta pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing.
Langkah ini sekaligus membuka ruang bagi pengembangan inovasi program berbasis potensi lokal, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sekadar mengikuti agenda kelembagaan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Sumbawa.
Dorong Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa secara Berkelanjutan
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan penguatan tata kelola tersebut, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot bersama jajaran pengurus di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat terus memperkuat peran ketiga lembaga dalam mendukung pembangunan masyarakat.
Dekranasda diharapkan semakin berkontribusi dalam mengembangkan kerajinan lokal dan meningkatkan nilai ekonomi produk perajin. TP PKK diharapkan terus memperluas gerakan pemberdayaan keluarga, sedangkan TP Posyandu diharapkan semakin memperkuat pelayanan berbasis masyarakat yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Ketiga peran tersebut memiliki keterkaitan yang kuat. Keluarga yang berdaya membutuhkan dukungan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai. Demikian pula, masyarakat yang sehat dan produktif memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan potensi ekonomi serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Karena itu, sinergi antara Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Penguatan kelembagaan juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemerintah, baik melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi, pembinaan keluarga, maupun pelayanan kesehatan dasar.
Dengan tata kelola yang semakin baik, perencanaan yang terukur, serta koordinasi yang berkesinambungan, program ketiga lembaga di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang berkelanjutan.
Partisipasi Hj. Ida Fitria dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi dengan jajaran di tingkat pusat, menyerap arahan pembinaan, serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program di daerah.
Ke depan, penguatan Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu diharapkan mampu menghadirkan program yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat potensi lokal, meningkatkan kualitas kesehatan keluarga, serta mendorong terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mandiri, sehat, produktif, dan sejahtera.
(IA)
