Bansos Covid-19, Inspektorat Sumbawa Intens Lakukan Pengawasan & Harus Tepat Sasaran

InfoaktualNews.com, Sumbawa –

Selama pandemi Covid-19 Pemerintah terus mengupayakan tindakan-tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat. Salah satu kebijakan itu adalah memberikan program-program bantuan baik berupa keuangan, paket sembako ataupun pelatihan kerja kepada masyarakat yang terdampak. Namun agar pelaksanaannya tepat sasaran, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kab. Sumbawa intens melaksanakan pengawasan. ujar Inspektur Drs. H. Baharuddin, MM., Kepada InfoaktualNews.com diruang kerjanya, Jumat (29/1).

“Semua jenis bantuan selama pandemi Covid-19, Satgas Saber Pungli yang ada di Kabupaten Sumbawa selama ini aktif memonitoring. kita harus memastikan bahwa semua program pemerintah harus tepat sasaran karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak” ungkapnya.

Selama Pandemi Covid-19 ini ada 5 program yang akan diawasi oleh Satgas Saber Pungli Kab. Sumbawa yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Prakerja, Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Bantuan Sosial lainnya.

Setiap program memiliki kriteria dan sasaran yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yaitu membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Pandemi covid-19. Kata Haji Bahar sapaan akrab pejabat humanis ini, Misalnya program BLT merupakan salah satu jaring pengaman sosial (social safety net) untuk warga desa terdampak Covid-19. jelasnya.

Menurut Haji Bahar, tujuannya ialah membantu menjaga daya beli masyarakat desa yang ekonominya terdampak karena pandemi Covid-19. Namun, perlu di perhatikan bahwa pemberian bantuan-bantuan tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi tumpah tindih dalam pelaksanaannya.

Ia juga menambahkan, agar tidak terjadi tumpah tindih data penerima manfaat, Pemda sudah menyiapkan data dari masing-masing Instansi tentunya. Misalnya data keluarga miskin ada di Dinas Sosial, data pelaku usaha yang terdampak ada di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, serta data masyarakat yang terkena PHK bisa dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Semua data akan di soundingkan agar data akurat” papar inspektur Haji Bahar.

Kendati demikian, kami akan selalu berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pelaksanaan program bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.

“Pada prinsipnya kami siap bekerjasama  dengan pihak APH dalam pengawasan penyaluran bantuan pemerintah baik itu PKH, KKS, BLT, ataupun yang lainnya agar tepat sasaran. Apalagi selama ini kita juga sudah selalu berkoordinasi dan bekerjasama sama dalam pengawasan bantuan covid-19,” pungkas Haji Bahar. (IA-Dy)

Mau punya Media Online sendiri?
Tapi gak tau cara buatnya?
Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , 
Jasa pembuatan website berita (media online)
Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online 
yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia.
Info dan Konsultasi - Kontak 
@Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport 
dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif

error: Upss, Janganlah dicopy bang ;-)