Bangkok, infoaktualnews.com – Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Sumbawa, Febriyan Anindita, mengkritik praktik greenwashing yang dilakukan perusahaan tambang melalui sertifikasi hijau.
Ia menyampaikan hal ini dalam forum internasional United Nations Responsible Business and Human Rights Forum, Asia-Pacific, pada sesi bertajuk Centering Frontline Communities in the ‘Green Transition’ and Responses to Environmental Harms, Jum’at (19/9).
Febriyan menegaskan, transisi energi yang kerap dipromosikan sebagai solusi iklim global, di lapangan justru menimbulkan perampasan ruang hidup masyarakat adat.
Ia mencontohkan kasus Komunitas Adat Berco di Sumbawa, yang wilayah adatnya sejak 1986 masuk dalam konsesi tambang Newmont dan kini dikuasai PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
“Proyek eksplorasi Elang Dodo dilakukan tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC). Lebih dari 3.700 kuburan leluhur terancam digusur. Ini bukan hanya pelanggaran prosedur, tapi juga penghancuran identitas dan sejarah masyarakat adat,” kata Febriyan.
Ia menyoroti sertifikasi Copper Mark yang diterima AMNT pada 2024, padahal sejumlah kriteria penting belum dipenuhi. “FPIC tidak dijalankan, hak asasi manusia diabaikan, situs budaya dihancurkan. Sertifikasi itu hanya jadi alat greenwashing,” ujarnya.
Menurutnya, negara juga ikut memperparah situasi. Pasal-pasal karet dalam UU Minerba digunakan untuk mengkriminalisasi warga adat, sementara aparat keamanan lebih berfungsi sebagai pelindung korporasi ketimbang penjaga konstitusi. “Konstitusi mengakui masyarakat adat, Putusan MK 35/2012 menegaskan hutan adat bukan hutan negara. Tetapi di lapangan, hukum dipelintir demi akumulasi modal,” katanya.
Dalam forum yang juga menghadirkan Dr. Pichamon Yeophantong (UN Working Group on Business and Human Rights), Zubair Torwali (Idara Baraye Taleem wa Taraqi), dan Pianporn Deetes (International Rivers), Febriyan menyerukan langkah konkret. Ia meminta moratorium sertifikasi Copper Mark bagi AMNT, pengakuan resmi wilayah adat Berco, serta kewajiban human rights due diligence bagi pembeli internasional.
“Transisi energi harus adil. Jangan lagi masyarakat adat di garis depan yang jadi korban, sementara dunia pusat menikmati listrik hijau,” pungkasnya.
Forum Bisnis dan HAM Asia-Pasifik digelar rutin oleh PBB bersama lembaga mitra internasional. Tahun ini, fokus forum adalah dampak sosial-ekologis dari agenda transisi energi di Asia-Pasifik serta perlunya menempatkan komunitas garis depan sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan. (*)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
