LOMBOK TIMUR — InfoaktualNews.com Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas negara untuk memperbaiki kualitas gizi anak sekolah kini menghadapi sorotan tajam di Lombok Timur. Alih-alih menghadirkan menu bergizi yang layak, temuan di lapangan justru memunculkan dugaan bahwa program bernilai besar itu menyusut menjadi paket makanan yang bahkan tidak sebanding dengan harga jajanan sederhana di warung.
Temuan tersebut muncul di SDN 4 Menceh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, pada Sabtu (14/3/2026). Para siswa yang menjadi penerima program dilaporkan hanya mendapatkan susu kotak kecil 115 ml, kacang asin kemasan kecil, dan satu apel lokal berukuran kecil.
Jika dihitung secara kasar berdasarkan harga pasar, komposisi menu tersebut diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp5.000. Estimasi ini segera memantik pertanyaan publik: bagaimana mungkin program negara yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah berujung pada paket makanan dengan nilai yang nyaris setara dengan jajanan pasar?
Sorotan menjadi semakin tajam karena dapur penyedia makanan tersebut, yang dikenal sebagai Dapur Kuangwae, disebut-sebut milik salah satu anggota DPRD Lombok Timur dapil 2 dari Fraksi Nasdem inisial N. Dugaan ini memicu kecurigaan adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan program publik yang semestinya diawasi secara ketat.
Bagi sebagian wali murid, menu yang diterima anak-anak mereka bukan hanya mengecewakan, tetapi juga menimbulkan rasa frustrasi. Mereka menilai komposisi makanan tersebut jauh dari gambaran “makan bergizi” yang selama ini disosialisasikan pemerintah.
“Malah tumben bagus ne Pak, timak sak aran kurang. Sak wik-wik malah ruti galeng aji seribuan, tetehne ndekn demen sik kanak,” keluh seorang wali murid.
Keluhan lain disampaikan dengan nada lebih keras. Menu tersebut dinilai tidak menarik bagi anak-anak dan bahkan tidak layak disebut sebagai makanan bergizi.
“Manuk doang ndekn demen pak, apalagi kanak. Ruti ape jage sikn beng kanak sik dapur ne. Korupsine doang pak,” ujarnya dengan nada kesal.
Seorang wali murid lainnya juga menilai nilai paket makanan tersebut bahkan tidak mencapai harga makanan sederhana di pasar.
“Mule nggakne ruen menu ne pak selama bulan puase ne. Ndekn sampe lima ribu munte beli lek peken jak,” katanya.
*Desakan Audit dan Penutupan Dapur*
Sorotan terhadap dugaan penyimpangan ini juga datang dari Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat NTB (FKKM NTB).
Ketua organisasi tersebut, Pahri Rahman, menyatakan bahwa temuan di lapangan menunjukkan indikasi kuat adanya pengelolaan dapur MBG yang tidak transparan dan berpotensi merugikan kepentingan anak-anak sebagai penerima manfaat program.
Menurutnya, jika benar nilai makanan yang diberikan kepada siswa jauh di bawah standar anggaran yang digelontorkan negara melalui Badan Gizi Nasional, maka persoalan ini tidak lagi sekadar soal kualitas menu.
“Ini menyangkut integritas pengelolaan anggaran publik. Jika anggaran besar tapi anak-anak hanya menerima paket makanan bernilai beberapa ribu rupiah, maka harus ada audit menyeluruh,” tegasnya.
FKKM NTB mendesak Badan Gizi Nasional wilayah Bali–Nusa Tenggara segera melakukan audit total terhadap operasional dapur MBG di Lombok Timur, termasuk Dapur Kuangwae yang disebut-sebut terkait dengan anggota DPRD dari Fraksi NasDem berinisial N.
*Dugaan Pokir DPRD dan Masalah Lingkungan*
Selain soal menu makanan, investigasi awal organisasi tersebut juga menemukan persoalan lain yang tidak kalah serius.
Beberapa dapur MBG di Lombok Timur diduga belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan sekaligus menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap standar operasional dapur program nasional tersebut.
FKKM NTB juga mengaku tengah menelusuri dugaan penggunaan dana pokok pikiran (pokir) milik sejumlah anggota DPRD Lombok Timur untuk pembangunan dapur MBG.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalan yang muncul bukan lagi sekadar kualitas makanan, melainkan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan proyek program negara.
“Kalau benar dana pokir digunakan untuk membangun dapur MBG lalu dapurnya menjadi sumber bisnis, maka ini harus dibuka terang-benderang kepada publik. Kami siap membawa temuan ini ke aparat penegak hukum,” tegas Pahri.
*Gizi Anak atau Bisnis Elite?*
Kasus yang mencuat di Desa Menceh ini memperlihatkan satu ironi yang sulit diabaikan. Program Makan Bergizi Gratis yang dirancang sebagai investasi negara untuk masa depan generasi muda justru berpotensi berubah menjadi sumber kontroversi di tingkat lokal.
Bagi banyak pihak, persoalan ini bukan semata soal menu sederhana. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap program sosial negara.
Jika pengelolaan dapur MBG benar-benar tidak transparan, maka yang menjadi korban bukan hanya anggaran negara tetapi juga hak anak-anak untuk mendapatkan gizi yang layak dari program yang seharusnya melindungi masa depan mereka.
Laporan : ( Tim )
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
