Mataram, infoaktualnews.com — PT BPR NTB Perseroda menegaskan ambisi besarnya untuk naik kelas melalui konversi menuju BPR Syariah pada 2026, sebuah langkah strategis yang diproyeksikan membuka ceruk bisnis baru bernilai fantastis hingga Rp4 triliun sekaligus menghadirkan skema pembiayaan lebih ringan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan P3K di Nusa Tenggara Barat.
Komitmen besar tersebut mengemuka dalam pertemuan penting antara jajaran Direksi PT BPR NTB Perseroda bersama Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kabupaten Sumbawa di kantor pusat BPR NTB, Jumat (8/5), yang menjadi momentum evaluasi sekaligus pemetaan arah masa depan bank daerah tersebut.
Direktur PT BPR NTB, Faisal, menegaskan bahwa transformasi menuju sistem syariah bukan semata karena faktor demografis mayoritas Muslim di NTB, melainkan lebih pada pertimbangan bisnis yang dinilai sangat menjanjikan.
Menurutnya, status konvensional saat ini masih membatasi ruang ekspansi bank, terutama pada sektor ultra mikro seperti pegadaian emas dan elektronik.
“Potensi bisnisnya sangat besar. Data 2023 menunjukkan nilai gadai emas di NTB mencapai Rp4 triliun. Ini pasar besar yang selama ini belum bisa kami optimalkan secara maksimal. Konversi syariah akan menjadi pintu masuk untuk merebut peluang ekonomi tersebut,” ujar Faisal.
Langkah ini menandai arah baru BPR NTB untuk tidak sekadar menjadi lembaga keuangan daerah biasa, tetapi juga pemain strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah, khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini membutuhkan akses pembiayaan lebih fleksibel.
Tak hanya fokus pada ekspansi bisnis gadai, BPR NTB juga tengah merancang kerja sama strategis dengan bank umum guna menekan suku bunga kredit bagi ASN dan P3K. Jika selama ini bunga pinjaman berada di kisaran 12 persen, ke depan BPR NTB menargetkan angka yang jauh lebih kompetitif.
“Insyaallah bisa lebih rendah dari sebelumnya. Kami ingin ASN dan P3K mendapatkan akses pembiayaan yang lebih ringan, sehat, dan terjangkau,” tambah Faisal.
Kebijakan ini dinilai dapat menjadi angin segar bagi ribuan pegawai pemerintah di NTB yang membutuhkan solusi keuangan dengan bunga lebih bersahabat, sekaligus memperkuat posisi BPR NTB sebagai bank yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Meski mencatat laba yang cukup menggembirakan di kisaran Rp50 miliar, jajaran Pansus 2 DPRD Kabupaten Sumbawa tetap memberikan sorotan tajam terhadap persoalan mendasar yang harus segera dibenahi, terutama tingginya angka Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet yang masih berada di level 14 persen.
Ketua Pansus II, I Nyoman Wisma, SIP, menegaskan bahwa tingginya NPL menjadi alarm serius bagi kesehatan bank dan harus menjadi prioritas utama direksi baru.
“Capaian laba memang patut diapresiasi, tetapi angka NPL 14 persen adalah pekerjaan rumah besar. Direksi wajib menyiapkan strategi konkret untuk menekan kredit macet demi menjaga kesehatan bank dan keberlanjutan keuntungan,” tegasnya.
Selain itu, Pansus juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan cadangan laba rugi hingga kebijakan penghapusan buku, agar publik dan pemegang saham dapat melihat kondisi riil perusahaan secara lebih objektif.
Di tengah evaluasi tersebut, Direktur Faisal yang baru menjabat sejak Maret 2026 juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu pemegang saham yang dinilai paling aktif memberikan dukungan.
“Pemkab Sumbawa sangat peduli. Kepala cabang kami rutin dievaluasi setiap bulan, ditanya kendalanya dan dibantu solusinya. Ini bentuk dukungan nyata yang sangat berarti bagi perkembangan BPR NTB,” ungkapnya.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, Sekretaris Pansus H. Zohran, SH, serta anggota pansus lainnya. Dari pihak BPR NTB hadir Komisaris Utama Aku I Kholic, Komisaris Independen Rian Pramuniarti, Syarif Mustaan, dan Direktur Kepatuhan Dani M.
Dengan semangat transformasi, evaluasi, dan penguatan tata kelola, BPR NTB kini berada di persimpangan penting menuju babak baru sebagai lembaga keuangan syariah yang lebih inklusif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.
Konversi 2026 bukan hanya tentang perubahan sistem, tetapi juga tentang bagaimana BPR NTB menyiapkan diri menjadi motor penggerak ekonomi daerah, memperluas akses pembiayaan UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat NTB. (*)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
