Sumbawa, infoaktualnews.com — Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2027. Hal itu ditandai dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (11/8).
Dalam penyampaiannya, Bupati Jarot menegaskan bahwa rancangan KUA-PPAS 2027 merupakan gambaran awal arah kebijakan fiskal daerah yang selanjutnya akan dibahas secara bersama antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Salah satu poin penting dalam rancangan tersebut adalah target pendapatan daerah tahun 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp1,92 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp25,04 miliar atau 1,32 persen dibandingkan target dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Target pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp269,78 miliar, pendapatan transfer Rp1,64 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,94 miliar.
Menariknya, PAD Sumbawa pada 2027 diproyeksikan mengalami pertumbuhan cukup signifikan, yakni mencapai Rp18,30 miliar atau 7,28 persen. Kenaikan tersebut diarahkan terutama melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan sumber-sumber lain PAD yang sah.
Bupati Jarot mengatakan, peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, terlebih di tengah adanya kecenderungan penyesuaian Transfer ke Daerah.
“Dengan adanya kecenderungan penyesuaian Transfer ke Daerah, kita terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, aset daerah, serta pengelolaan dana transfer yang adaptif,” ujar Bupati Jarot.
Belanja Daerah Rp1,93 Triliun
Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Sumbawa merencanakan anggaran sebesar Rp1,93 triliun pada 2027. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp17,05 miliar atau 0,89 persen dibandingkan APBD 2026.
Rencana belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,56 triliun, belanja modal Rp95,33 miliar, belanja tidak terduga Rp20 miliar, serta belanja transfer Rp254,11 miliar.
Bupati Jarot menekankan bahwa peningkatan anggaran tidak semata-mata diarahkan pada besarnya belanja, tetapi bagaimana setiap rupiah anggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, kebijakan belanja daerah akan diarahkan agar semakin produktif dengan mengedepankan prinsip money follows priority dan value for money.
Fokus utama diarahkan pada pemenuhan belanja wajib, penguatan ekonomi daerah dan hilirisasi sektor agromaritim, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan efisiensi belanja operasional pemerintahan.
Dorong SDM Unggul dan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
Untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusung tema pembangunan:
“Memantapkan Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Unggul, Lingkungan Hijau Lestari, Pemerintahan Berkinerja, dan Peningkatan Produktivitas.”
Tema tersebut menjadi pijakan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah agar kebijakan anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi Sumbawa.
Sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi perhatian antara lain penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan hilirisasi, pemerataan infrastruktur serta penguatan lingkungan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, hingga percepatan penurunan angka kemiskinan dan penguatan ketahanan sosial budaya.
Dengan arah tersebut, pembangunan Sumbawa pada 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas manusia, produktivitas ekonomi, daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pembiayaan Bersumber dari SiLPA
Sementara pada sisi pembiayaan, penerimaan daerah tahun 2027 direncanakan sebesar Rp15 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Bupati Jarot berharap pembahasan rancangan KUA-PPAS bersama DPRD Kabupaten Sumbawa dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar efektif, efisien serta tepat sasaran.
Menurutnya, proses pembahasan bersama legislatif menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
“Kita berharap pembahasan KUA-PPAS ini dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa,” harapnya.
Rancangan KUA-PPAS 2027 tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu pijakan penting dalam penyusunan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2027, dengan harapan arah kebijakan fiskal daerah semakin kuat, mandiri, produktif dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
