Sumbawa, infoaktualnews.com – Inovasi edukasi hukum bagi generasi muda terus dikembangkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Kali ini, Kajari Sumbawa Iwan Arto Koesoemo, SH., MH., menggagas program “Wisata Hukum”, sebuah konsep edukasi yang mengajak para pelajar mengenal secara langsung tugas, fungsi, dan peran aparat penegak hukum.
Program yang digelar perdana tersebut mendapat sambutan antusias dari berbagai pihak. Menariknya, konsep Wisata Hukum tidak hanya menempatkan pelajar sebagai peserta yang menerima materi di dalam ruang kelas, tetapi membawa mereka melihat langsung bagaimana sistem penegakan hukum bekerja.
Kajari Sumbawa Iwan Arto Koesoemo mengatakan, program tersebut lahir dari kesadaran pentingnya memberikan pendidikan hukum sejak usia dini. Menurutnya, pelajar, khususnya di tingkat SMP dan SMA, perlu mendapatkan pemahaman yang benar mengenai hukum dan lembaga-lembaga yang memiliki tugas dalam penegakan hukum.
“Prinsip program ini sebenarnya sederhana. Kami ingin mendatangi adik-adik dan mengajak mereka mengenal langsung seluruh aparat penegak hukum, tugas, fungsi, serta perannya,” ujar Iwan akrab disapa Kajari Sumbawa, kepada media ini, Kamis (20/8).
Menurutnya, pendidikan hukum tidak cukup hanya diberikan melalui teori di dalam kelas. Pelajar perlu mendapatkan pengalaman dan pemahaman secara langsung agar mengetahui bagaimana proses hukum berlangsung.
Karena itu, konsep “wisata” dalam program tersebut sengaja dikemas dengan pendekatan yang lebih menyenangkan dan tidak kaku. Pelajar diajak berkunjung sekaligus belajar secara langsung mengenai berbagai institusi yang terlibat dalam proses penegakan hukum.
“Wisata hukum ini bukan wisata dalam arti rekreasi ke tempat-tempat alam. Kami mencoba mengemasnya lebih fun untuk mereka. Mereka diajak mendatangi seluruh instansi penegak hukum supaya mengerti, paham dan tahu prosesnya secara bersamaan,” jelasnya.
Kajari Iwan menuturkan, salah satu latar belakang kuat digagasnya program tersebut adalah keprihatinan terhadap persoalan narkotika yang semakin membutuhkan perhatian serius, termasuk di kalangan generasi muda.
Menurutnya, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan hanya setelah persoalan terjadi. Edukasi dan pemahaman sejak dini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran hukum generasi muda.
“Pendidikan dini itu salah satunya dimulai dari level SMP. Karena itu, kami mencoba mendatangi mereka dengan mengajak berwisata hukum,” katanya.
Kenalkan Sistem Penegakan Hukum dari Hulu ke Hilir
Lebih jauh, Iwan menjelaskan bahwa Wisata Hukum dirancang untuk memperkenalkan konsep Integrated Criminal Justice System (ICJS) atau sistem peradilan pidana terpadu kepada para pelajar.
Melalui program tersebut, pelajar diharapkan memahami bahwa proses penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas satu institusi. Ada rangkaian panjang yang saling berkaitan, mulai dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, hingga lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari proses pelaksanaan pidana.
“Dalam konteks ICJS, mereka bisa melihat proses dari hulu ke hilir. Mulai dari penyidik, jaksa, masuk ke pengadilan, sampai akhirnya ke lapas,” ungkap Iwan.
Pemahaman tersebut dinilai penting agar pelajar tidak memiliki pandangan sempit terhadap profesi maupun institusi penegak hukum.
Selama ini, ketika ditanya mengenai cita-cita menjadi aparat penegak hukum, sebagian besar anak mungkin hanya mengenal profesi polisi. Padahal, terdapat berbagai profesi lain yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana.
Iwan berharap, melalui program tersebut, para pelajar dapat melihat secara lebih luas berbagai pilihan profesi di bidang hukum.
“Harapan kami sederhana, supaya adik-adik ini teredukasi dengan tepat dan benar mengenai tugas-tugas kami. Sehingga dalam alam bawah sadar mereka, mereka tahu bahwa tugas penegak hukum itu seperti ini,” ujarnya.
Menurutnya, mengenalkan berbagai profesi hukum sejak dini juga dapat membuka wawasan generasi muda mengenai pilihan pendidikan dan karier di masa depan.
Tidak Berhenti di Sumbawa
Kajari Sumbawa berharap program Wisata Hukum tidak berhenti sebagai kegiatan perdana. Ia menginginkan program tersebut dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.
Namun, untuk mewujudkan program secara lebih besar, dibutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas lembaga.
“Kalau memang ini bisa ditingkatkan ke level yang lebih besar, tentu kami tetap membutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Kami tidak bisa sendiri karena ini merupakan program kolaboratif,” tegasnya.
Selain aparat penegak hukum yang tergabung dalam ICJS, Kejari Sumbawa juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting karena sasaran utama program adalah generasi pelajar yang berada dalam lingkup dunia pendidikan.
“Selain APH yang tergabung dalam ICJS, tentu kami mengharapkan dukungan dari Dinas Pendidikan, baik di level SMP di kabupaten maupun SMA,” katanya.
Ia menjelaskan, terdapat pembagian kewenangan dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan tingkat SMP berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten, sedangkan SMA menjadi bagian dari kewenangan pemerintah provinsi.
Karena itu, diperlukan komunikasi dan sinergi antar lembaga agar program tersebut dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
“Untuk SMA, tanggung jawabnya sudah di provinsi. Mungkin nanti kita bisa ajak komunikasi, ayo kita kolaborasi,” ujarnya.
Program Wisata Hukum Kejari Sumbawa pun diharapkan menjadi model edukasi hukum yang lebih dekat dengan dunia pelajar. Bukan sekadar memberikan pemahaman tentang aturan dan larangan, tetapi memperlihatkan secara langsung bagaimana hukum bekerja dan bagaimana setiap lembaga memiliki peran masing-masing.
Dengan pendekatan yang lebih edukatif, interaktif dan menyenangkan, program tersebut diharapkan mampu menanamkan kesadaran hukum sejak dini sekaligus membangun generasi muda Sumbawa yang lebih memahami hukum, menjauhi tindak pidana, serta memiliki wawasan terhadap profesi dan institusi penegakan hukum. harapnya.
“Untuk itu, Jika program ini terus dikembangkan melalui kolaborasi lintas lembaga, Wisata Hukum bukan hanya menjadi agenda kunjungan pelajar, tetapi berpotensi menjadi investasi jangka panjang dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan generasi muda Sumbawa,” pungkasnya. (*)
