InfoaktualNews.com || LOMBOK TIMUR, 21 Agustus 2026 — Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Lombok Timur mendapat sorotan tajam. Ketua IT99 Indonesia, Hadiyat Dinata, mempertanyakan apakah besarnya kontribusi sektor tembakau telah benar-benar dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan petani dan pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat.
Menurut Dinata, pemerintah tidak boleh hanya terlihat agresif ketika tembakau menghasilkan cukai, tetapi kehilangan sensitivitas ketika petani membutuhkan perlindungan dan pasien membutuhkan obat.
“Petani jangan diperlakukan sebagai mesin penghasil cukai, sementara pasien jangan dijadikan mesin pendapatan rumah sakit. Kalau uangnya ada tetapi manfaatnya tidak terasa, DBHCHT sebenarnya untuk siapa?” tegas Dinata.
Ia menilai keberhasilan DBHCHT tidak dapat diukur hanya melalui tingginya serapan anggaran. Pemerintah, menurutnya, harus membuka ukuran yang lebih substantif: berapa petani yang kesejahteraannya meningkat, seberapa kuat perlindungan terhadap produksi tembakau, dan sejauh mana alokasi sektor kesehatan benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan.
“Anggaran bisa saja terserap 100 persen, laporan administrasi bisa terlihat rapi. Tetapi kalau petani tetap mengeluh dan pelayanan dasar masih bermasalah, maka yang harus dievaluasi bukan hanya administrasinya, melainkan efektivitas kebijakannya,” ujarnya.
*Porsi Kesehatan Besar, Mengapa Pasien Masih Cari Obat?*
Sorotan IT99 semakin keras ketika menyentuh sektor kesehatan. Dinata mempertanyakan efektivitas pemanfaatan DBHCHT di tengah masih adanya keluhan mengenai ketersediaan obat di RSUD dr. R. Soedjono Selong.
Menurutnya, apabila pasien yang telah diperiksa dan memperoleh resep masih harus mencari serta membeli obat di luar rumah sakit karena stok tidak tersedia, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa.
“Kita berbicara tentang anggaran kesehatan, tetapi masyarakat masih mengeluhkan persoalan paling mendasar: obat. Pasien datang mencari pelayanan, jangan sampai pulang membawa resep sekaligus beban mencari obat sendiri.”
Dinata menilai persoalan menjadi lebih serius apabila kekosongan menyangkut obat-obatan yang dibutuhkan pasien penyakit kronis atau berisiko tinggi seperti jantung dan stroke.
“Kekosongan obat bukan sekadar angka dalam laporan logistik. Di belakang satu obat yang kosong ada pasien yang menunggu. Karena itu publik berhak mengetahui: apa penyebabnya, bagaimana sistem pengadaannya, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan pelayanan tidak terganggu.”
*“RUMAH SAKIT BUKAN PABRIK PAD”
IT99 juga mengingatkan Pemkab Lombok Timur agar tidak menempatkan rumah sakit daerah semata-mata dalam logika mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dinata menegaskan, pendapatan rumah sakit penting untuk keberlanjutan organisasi, tetapi tidak boleh menggeser hakikat rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik.
“Rumah sakit bukan pabrik PAD. Ukuran keberhasilannya bukan semata berapa rupiah yang masuk ke kas, tetapi berapa pasien yang mendapatkan pelayanan cepat, obat tersedia, dokter hadir, alat kesehatan berfungsi, dan keselamatan pasien terlindungi.”
Menurutnya, ketika orientasi pendapatan berjalan lebih cepat dibanding pembenahan kualitas pelayanan, pemerintah perlu mengevaluasi kembali paradigma pengelolaan rumah sakit daerah.
*IT99 DESAK AUDIT MANFAAT DBHCHT*
IT99 mendesak Pemkab Lombok Timur melakukan evaluasi terbuka dan audit berbasis manfaat terhadap pengelolaan DBHCHT. Evaluasi, kata Dinata, jangan berhenti pada pemeriksaan kuitansi, dokumen kegiatan dan persentase serapan.
“Buka datanya kepada publik. Berapa DBHCHT yang diterima? Ke mana dialokasikan? Program apa yang dibiayai? Siapa penerima manfaatnya? Apa indikator keberhasilannya? Dan apa perubahan konkret yang dirasakan petani serta masyarakat?”
Dinata menilai transparansi diperlukan untuk memastikan DBHCHT tidak terjebak menjadi ritual anggaran: uang masuk, kegiatan dilaksanakan, laporan selesai, tetapi dampaknya sulit ditemukan di lapangan.
Ia juga mendorong evaluasi melibatkan pemerintah daerah, organisasi petani, masyarakat sipil, tenaga kesehatan serta pemangku kepentingan terkait.
“Yang harus diaudit bukan hanya uangnya, tetapi manfaatnya. Sebab pemerintahan yang berhasil bukan pemerintahan yang paling cepat menghabiskan anggaran, melainkan pemerintahan yang paling mampu mengubah setiap rupiah uang publik menjadi pelayanan dan kesejahteraan.”
Dinata menutup kritiknya dengan peringatan keras kepada Pemkab Lombok Timur.
“Jangan petani dicari ketika tembakaunya menghasilkan cukai, lalu ditinggalkan ketika membutuhkan perlindungan. Jangan pasien dihitung ketika menghasilkan pendapatan, tetapi dibiarkan mencari obat ketika membutuhkan pelayanan. Kalau dua keadaan itu terjadi bersamaan, yang bermasalah bukan sekadar teknis—tetapi arah kebijakannya.”l
IT99 menyatakan akan terus mendorong keterbukaan informasi serta evaluasi publik terhadap pengelolaan DBHCHT dan kualitas pelayanan kesehatan di Lombok Timur.
(Tim)
