InfoaktialNews.com || Keterlibatan Oknum Anggota DPRD Lotim dari Fraksi PDIP Diduga Miliki Dapur MBG, Padahal DPP Dengan Tegas mengeluarkan Instruksi ,larangan. Bahwa seluruh Anggota atau Kader tidak Boleh memiliki , mengelola ,memanpaatkan program MBG atau Bisnis MBG. ketua DPC PDIP Cabang NTB : Verifikasi Dulu, Baru Serahkan ke Mekanisme Partai. 24/09/2026
” Isu mencuat terkait dugaan salah satu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari Fraksi PDIP yang diduga memiliki atau mengelola Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, secara resmi DPP PDIP telah mengeluarkan surat edaran/instruksi tegas yang melarang seluruh kader, struktur partai, maupun anggota dewan berurusan atau terlibat dengan MBG maupun Koperasi Merah Putih.
Merespons kabar yang berkembang, Ketua DPC PDIP Lombok Timur memberikan tanggapan resmi sekaligus menegaskan posisi partai.
Ketua DPC PDIP Lombok Timur menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima bukti pasti maupun melakukan pengecekan langsung terkait keterlibatan nama yang disebut, yakni Bu Santi.
“Saya belum bisa memastikan kebenarannya karena memang belum ada pengecekan mendalam. Bisa jadi yang bersangkutan sendiri belum menyadari adanya keterkaitan tersebut. Namun jika terbukti benar, maka persoalan ini sepenuhnya menjadi ranah mekanisme partai,” ujar Ketua DPC.
Ditegaskan kembali, DPP PDIP telah mengeluarkan surat edaran/instruksi yang mengikat seluruh jajaran:
“Setiap kader struktur partai, anggota DPR, maupun seluruh unsur di dalamnya dilarang keras memiliki keterkaitan maupun berurusan dengan Program MBG maupun Koperasi Merah Putih.”
Larangan ini berlaku tanpa kecuali. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran, pembinaan, hingga sidang partai.
Ketua DPC menjelaskan langkah yang akan diambil:
“Kita tidak boleh langsung menuduh sebelum fakta terverifikasi. Langkah pertama adalah memastikan kebenaran informasi tersebut. Jika terbukti benar, maka akan diserahkan sepenuhnya ke mekanisme internal partai, apakah diberikan teguran, pembinaan, atau diproses melalui sidang partai. Itu nanti yang akan diputuskan oleh partai.”
“Kami belum mengambil sikap menghukum siapa-siapa sebelum bukti ada di tangan. Tapi satu hal yang pasti: aturan sudah jelas, larangan sudah disampaikan secara tegas. Siapa pun yang terbukti melanggar, partai tidak akan diam,” tegasnya.
Pihak partai meminta seluruh kader dan anggota dewan untuk mematuhi instruksi DPP demi menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas partai. Masyarakat pun diminta memberi waktu bagi partai untuk melakukan verifikasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan tegas.
Kabar ini akan terus dipantau perkembangannya. Jika hasil pengecekan menemukan pelanggaran, partai berjanji akan menyampaikan keputusan secara terbuka dan transparan.
laporan : Riyan
