Tiga Bulan Tak Digaji, Empat Kadus Desa Berora Meradang

  • Bagikan

Sumbawa, Infoaktualnews.com –

Rupanya pemberhentian (pemecatan) terhadap empat orang perangkat Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa NTB berstatus Kepala Dusun yang terjadi sejak Agustus 2020 lalu pasca terpilihnya Kepala Desa Berora yang baru dibawah kepemimpinan Sanapiah Manja, ternyata berbuntut panjang, karena empat Kadus yang diberhentikan M Saleh dkk tak terima diberhentikan kini tengah menempuh upaya hukum menggugat Kades Berora ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram.

Bahkan menariknya lagi empat orang Kepala Dusun di Desa Berora yang baru diangkat berdasarkan SK kepala Desa Berora sejak September 2020 masing-masing Fataruddin (Kadus Berora), Firmansyah (Kadus Serange), Hatta (Kadus Ramulung) dan Johar Arifin (Kadus Sekayu) justru kini mereka meradang dan mempertanyakan tentang hak mereka, karena sudah tiga bulan mereka belum juga menerima hak atas gaji mereka selaku perangkat Desa setempat.

Ket. Foto: Kepala Desa Berora Sanapiah Manja (ist). 

Oleh sebab itu, Empat Kadus di Desa Berora tersebut meminta kepada Pemda Sumbawa melalui DPMD Sumbawa agar hak mereka segera dibayarkan, mengingat tahun anggaran 2020 beberapa hari lagi akan berakhir, sebagaimana dikatakan Fataruddin Kadus Berora kepada awak media Selasa (29/12), mengaku kalau dirinya bersama tiga kadus lainnya yang telah diangkat menjadi perangkat Desa sesuai dengan SK Kepala Desa Berora September 2020 lalu, menggantikan empat Kadus sebelumnya yang diberhentikan, hingga menjelang akhir Desember 2020 ini. sudah tiga bulan (September – Desember 2020) gajinya belum juga dibayarkan kendati telah dipertanyakan tapi mendapatkan alasan yang tidak jelas, padahal kami selaku Kadus sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab yang diemban telah bekerja dengan baik selama ini, karena itu kami meminta kepada Pemda Sumbawa melalui OPD terkait agar dapat dengan segera membayar jerih payah dan menjadi hak kami itu, tukasnya.

Kades Berora Sanapiah Manja ketika dikonfirmasi, membenarkan kalau gaji dari empat orang Kadus (Berora, Sekayu, Ramulung dan Serange) hingga saat ini belum bisa dibayarkan. kendati alokasi anggaran untuk pembayaran gaji mereka sudah ada di kas Desa, karena ditahan sementara dan tidak diperkenan oleh Camat Lopok, dengan alasan karena masalah pemberhentian empat Kadus sebelumnya masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, ujarnya.

Sedangkan terkait dengan diberhentikannya empat Kadus dimaksud terang Kades Sanapiah Manja, karena dinilai sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai perangkat Desa dan dilakukan melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, dimana berkaitan dengan hal tersebut telah disampaikan kepada Camat Lopok maupun DPMPD, dan kalaupun ada gugatan hukum ke PTUN itu adalah hak mereka dan tentu kita harus menghargai proses hukum yang sedang berjalan, cetusnya.

Ket. Foto: Kuasa Hukum Kades Berora Advocat Muh Eri Satriyawan, SH., CPCLE. (Ist)

Kuasa Hukum Kades Berora Advocat Muh Eri Satriyawan, SH.,CPCLEkepada awak media dari Mataram, membenarkan kalau pemberhentian terhadap empat Kadus di Berora itu, masalahnya tengah ditangani PTUN Mataram. Dan hari ini baru dimulai proses persidangannya, karena pihak Penggugat harus terlebih dahulu memperbaiki draft gugatannya.

Kendati demikian, kami menilai tindakan yang dilakukan oleh Kades Berora Sanapiah Manja (Kliennya) memberhentikan empat oknum Kadus itu telah sesuai dengan prosedur, ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan kami yakin kalau gugatan mereka bakal ditolak, karena itu tunggu saja hasil dari PTUN, paparnya.

Sementara itu, Camat Lopok Abubakar S.Sos ketika dikonfirmasi awak media via telepon seluler, membenarkan kalau gaji bagi empat Kepala Dusun di Desa Berora itu belum dapat dibayarkan. karena ditahan dulu sementara sambil menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrach) dari PTUN Mataram, menyusul adanya proses hukum (gugatan) yang diajukan oleh Empat Kadus sebelumnya ( M.Saleh dkk ) yang diberhentikan oleh Kades Berora tanpa rekomendasi Camat.

Dalam hal ini ada lima Desa di Kecamatan Lopok yang dinilai bermasalah seperti Desa Berora, Lopok, Buin Baru dan dua Desa lainnya, yang juga ditahan dulu bagi pembayaran gaji perangkat Desa yang diberhentikan Kades tanpa rekomendasi Camat sampai dengan adanya penyelesaian dari proses hukum di PTUN, tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbawa Varian Bintoro S.Sos M.Si ketika dikonfirmasi awak media Selasa siang (29/12), membenarkan kalau seluruh gaji dari empat Kadus di Desa Berora hingga saat ini ditahan dulu, karena masih ada masalah terkait adanya gugatan hukum yang diajukan oleh empat Kadus sebelumnya yang diberhentikan oleh Kades Berora melalui PTUN Mataram, karena itu kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan, pungkasnya.

“Kalau proses hukum sudah tuntas, maka tentu sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku, akan dibayarkan gajinya kepada yang berhak menerimanya, karena itu sabar dan tunggu saja putusan Inkrach dari PTUN Mataram,” tukas Varian Bintoro.(IA-aM)



  • Bagikan
error: Upss, Janganlah dicopy bang ;-)