Opini : Tahun 2021, Pemerintah Daerah berupaya Percepat Pelaksanaan SPM Kesehatan

  • Bagikan

Sumbawa, InfoaktualNews.com –

Tahun 2021, Pemerintah Daerah berupaya Percepat Pelaksanaan SPM Kesehatan

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui
otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM
merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Sebatas memberikan gambaran. Bagaimana efektivitas pelaksanaan SMP bidang kesehatan di Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2021 Pemerintah Daerah berupaya mempercepat pemenuhan SPM tersebut.

Berdasarkan alokasi anggaran pada RAPBD TA 2021, sebesar Rp 69.994.542.752,00 atau 38,32 % dari total belanja dinas kesehatan Rp. 179.519.007.540,00.

Alokasi anggaran belanja SPM tersebut diuraikan untuk kegiatan :
1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Rp. 75.312.602.540
2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten Rp. 21. 854.641.781,00

Adapun yg diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM kesehatan terdiri dari ;

1) 100% jumlah ibu hamil yang yg mendapatkan layanan kesehatan
2) 100 % jumlah ibu bersalin yg mendapatkan layanan kesehatan
3) 100 % jumlah bayi lahir yg mendapatkan layanan kesehatan
4) 100 % jumlah balita yg mendapatkan layanan kesehatan
5) 100 % jumlah warga negara usia pendidikan dasar yg mendapatkan layanan kesehatan
6) 100 % jumlah warga negara usia produktif yg mendapatkan layanan kesehatan
7) 100 % jumlah warga negara usia lanjut yg mendapatkan layanan kesehatan
8) 100 % warga negara penderita hipertensi yg mendapatkan layanan kesehatan
9) 100% jumlah warga negara penderita diabetes melitus yg mendapatkan layanan kesehatan
10) 100 % warga negara dengan gangguan jiwa berat yg mendapatkan layanan kesehatan
11) 100% jumlah warga negara terduga tuberkulosis yg mendapatkan layanan kesehatan
12) 100 % jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yg melemahkan daya tahan tubuh manusia yg mendapatkan layanan kesehatan

Tentunya, yg tidak bisa diabaikan saat ini adalah penanganan pandemi covid 19. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 39 Tahun 2020 ttg pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan APBD. Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai Pandemi Covid -19 yaitu Rp. 89.247.470.253,00

Salah satu program yg tengah dilaksanakan adalah Santasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM) dengan tujuan bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) sebagai standar kesehatan dasar dapat terwujud pada 2020.

“Diatas segala rencana. Manusia berkewajiban untuk berikhtiar dan sesungguhnya Rencana Allah diatas segalanya. Kita semua berharap segala ikhtiar untuk Pelayanan kesehatan dapat dimudahkan, semoga Pandemi segera berlalu, kesehatan masyarakat segera pulih dan terlindungi. (***)



  • Bagikan
error: Upss, Janganlah dicopy bang ;-)