Sumbawa, Infoaktualnews.com
Pemerintah Pusat dalam tahun anggaran 2021 ini menggelontorkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 17 Miliar bagi menunjang program kegiatan rehabilitasi pembenahan dan perbaikan saluran irigasi pada tiga Daerah Irigasi (DI) yang ada di Pulau Sumbawa. namun bagaimana proses pelaksanaan lelang tendernya sejauh ini dipertanyakan sejumlah penyedia jasa, karena hingga kini pihak UKPBJ Pemprov NTB belum menayangkan paket proyek mana yang dilelang.
Sejumlah kontraktor lokal kepada awak media menyatakan, kenapa sejumlah paket proyek DAK-BPSDA ini dipertanyakan soal lelang tendernya, mengingat kalau proses lelangnya saja tak ada kejelasan kapan akan dilaksanakan.
Maka jelas akan sangat berdampak terhadap proses pelaksanaannya nanti dilapangan, sementara proyek rehabilitasi dan pembenahan saluran irigasi pada Daerah Irigasi itu harus membutuhkan waktu yang cukup, dengan tetap mengedepankan kepentingan petani itu sendiri, tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Alam (BPSDA) Pulau Sumbawa Med Manjarungi ST MT didampingi Kasi OP Syafruddin, kepada awak media diruang kerjanya Rabu (14/04), membenarkan kalau pada tahun anggaran 2021 ini BPSDA Pulau Sumbawa masih bisa mendapatkan alokasi anggaran bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 17 Miliar bagi menunjang program kegiatan rehabilitasi pembenahan dan perbaikan saluran irigasi pada tiga Daerah Irigasi (DI) yang ada di Pulau Sumbawa.
Sesuai dengan rencana, skala prioritas program serta Juklak dan Juknis dari Pusat, terang Memed akrab pejabat muda low profil ini disapa, maka diharapkan dana bantuan DAK dimaksud segera terserap anggarannya, sehingga secara tekhnis BPSDA Pulau Sumbawa terhitung sejak 18 Maret 2021 lalu telah menyampaikan dokumen tender kegiatan khusus untuk dua paket DAK dengan nilai total mencapai sekitar Rp 10,4 Miliar lebih, yakni untuk proyek pembangunan rehabilitasi pembenahan dan perbaikan atas D.I Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa sekitar Rp 7,7 Miliar dan D.I Elang Desa di Bumi Pariri Lema Bariri KSB dengan nilai sebesar Rp 2,7 Miliar, kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemprov NTB di Mataram.
Namun, sudah hampir satu bulan ini dokumen lelang tender yang telah kami sampaikan kepada UKPBJ – NTB kata Memed, belum mendapatkan jawaban (balasan) apakah dokumen proyek yang kami ajukan sudah lengkap atau tidak, bahkan ketika membuka Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa ( SIMPEL – PBJ ) kedua peket proyek DAK yang diusulkan BPSDA belum juga muncul penayangan bagi proses lelang tendernya, dan apa faktor penyebab atau kendalanya sejauh ini belum diketahui dengan jelas, tukasnya.
“Kini bolanya sudah berada di Provinsi, dan kapan dilakukan eksekusi terkait dengan lelang tender atas dua dokumen paket DAK yang telah disampaikan oleh BPSDA Pulau Sumbawa itu sebelumnya, tentu menjadi kewenangan dari UKPBJ – NTB,” cetusnya.
Kendati demikian kami berharap agar proses lelang tendernya segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang – undangan yang berlaku, sebab Pemerintah Pusat maupun Pemprov NTB menekankan dan meminta kepada BPSDA untuk segera melaksanakan kegiatan proyek fisik yang dibiayai lewat DAK Pusat, tetapi disisi lain proses lelang tendernya belum juga ditayangkan. papar Med Manjarungi ST MT.(IA-aM)
