InfoaktualNews.com || SELONG — Forum Demokrasi Masyarakat Nusa Tenggara Barat (FORDEM NTB) menggelar mimbar bebas di depan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, Jumat (18/9/2026) malam.
Dalam aksi tersebut, Ketua FORDEM NTB Alfathul Ferdian menyampaikan sejumlah tuntutan dengan mengangkat tema “Kawal APBD Lotim, Kembalikan Marwah DPRD, Prioritaskan Rakyat!”.
Dalam orasinya, Alfathul menyuarakan persoalan etika dan marwah DPRD. FORDEM NTB mendesak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lombok Timur memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait persoalan unggahan media sosial yang dikaitkan dengan oknum anggota DPRD dan menampilkan botol minuman berlabel BINTANG.
FORDEM menegaskan, persoalan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi kehidupan pribadi seseorang, tetapi menyangkut kepatutan, etika, integritas dan marwah DPRD sebagai lembaga representasi rakyat.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan pengawalan APBD dan proyek multiyears. FORDEM NTB mendesak DPRD Lombok Timur mengawal serta mengkritisi setiap kebijakan APBD secara transparan, objektif dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
FORDEM juga meminta agar dokumen proyek multiyears dibuka kepada publik, termasuk Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dasar urgensi, skema pembiayaan dan proyeksi kemampuan fiskal daerah.
Dalam orasinya, Alfathul juga menyampaikan tuntutan agar pelayanan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam APBD. Hal tersebut mencakup kebutuhan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, rumah sakit, tenaga medis, alat kesehatan, pendidikan, air bersih dan perlindungan sosial.
Perlindungan terhadap petani tembakau turut menjadi bagian dari tuntutan FORDEM NTB. Mereka mendesak DPRD memperkuat perlindungan terhadap petani, mendorong transparansi tata niaga dan mekanisme pembelian tembakau, serta mendorong pertemuan antara petani, perusahaan pembeli dan pemerintah untuk mencari solusi yang adil.
FORDEM NTB juga mendesak DPRD Lombok Timur mengembalikan marwah dan independensinya dengan membuktikan diri sebagai rumah rakyat serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah secara kritis, objektif dan independen.
Menurut tuntutan FORDEM, kritik masyarakat harus dijawab melalui kinerja, transparansi dan keterbukaan, bukan sikap defensif.
Selain itu, FORDEM meminta DPRD membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan APBD dan APBD Perubahan, proyek multiyears, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, perlindungan petani, serta berbagai kebijakan yang memiliki konsekuensi fiskal jangka panjang.
Tuntutan terakhir menyangkut transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. FORDEM NTB mendesak DPRD memastikan seluruh kebijakan strategis daerah yang menggunakan uang publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, objektif dan akuntabel.
FORDEM berpandangan bahwa APBD bukan milik pemerintah maupun DPRD, melainkan uang rakyat yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
Aksi mimbar bebas berlangsung di depan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagaimana lokasi yang tercantum dalam surat pemberitahuan kegiatan FORDEM NTB kepada Polres Lombok Timur.
laporan : Riyan
