InfoktulNews.com. || LOMBOK TIMUR— Forum Rakyat Demokrasi (FORDEM) NTB akan kembali menggelar aksi jilid II untuk menyikapi arah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 dan Raperda Tahun Jamak.
Ketua FORDEM NTB, Alfathul Ferdian, mengatakan pihaknya mempertanyakan sejumlah kebijakan pembangunan yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan dasar penentuan prioritas anggaran, terutama di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur, pertanian, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan perhatian.
“Kami mempertanyakan skala prioritas pembangunan. Ketika masih banyak jalan yang rusak, kebutuhan pertanian dan irigasi belum sepenuhnya tertangani, pelayanan kesehatan masih memiliki berbagai kekurangan, pemerintah justru mendorong sejumlah proyek fisik dengan anggaran besar. Ini harus dijelaskan kepada masyarakat,” kata Alfathul Ferdian.
FORDEM menyoroti sejumlah rencana pembangunan, di antaranya Gedung Serbaguna sekitar Rp30 miliar, Food Court sekitar Rp10 miliar, serta renovasi dan perluasan Masjid Agung Al-Mujahidin Selong.
Alfathul menegaskan, FORDEM tidak sedang mempersoalkan pembangunan sebagai sebuah konsep. Namun, yang dipertanyakan adalah dasar prioritas, urgensi, kemampuan fiskal daerah dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Yang kami persoalkan adalah prioritasnya. Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa pembangunan tersebut menjadi prioritas ketika kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang belum selesai,” ujarnya.
FORDEM juga akan mempertanyakan penggunaan skema tahun jamak dalam pembangunan Masjid Agung Al-Mujahidin Selong.
Alfathul meminta pemerintah membuka informasi mengenai studi kelayakan, RAB, dasar penentuan harga satuan, asumsi kenaikan harga serta konsekuensi fiskal dari pelaksanaan proyek hingga tahun berikutnya.
“Kalau menggunakan skema tahun jamak, berarti APBD daerah akan terikat selama beberapa tahun. Karena itu masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai dasar perencanaannya,” tegas Alfathul.
Selain proyek fisik, FORDEM akan membawa persoalan jalan kabupaten, jalan usaha tani dan irigasi pertanian dalam aksi jilid II.
Menurut Alfathul, pembangunan harus memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan aktivitas sehari-hari.
FORDEM juga menyoroti persoalan pelayanan kesehatan dan mempertanyakan langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan serta tenaga medis di sejumlah rumah sakit daerah.
Termasuk persoalan kesejahteraan P3K paruh waktu yang menurut FORDEM juga perlu menjadi perhatian apabila terdapat ruang fiskal dalam APBD.
“Jangan hanya meminta masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik. Pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan mereka yang bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Pertanyakan Pemanfaatan Bekas SDN 1 Sikur
FORDEM juga mempertanyakan rencana pemindahan SDN 1 Sikurke lokasi baru.
Menurut Alfathul, pemerintah harus memiliki perencanaan yang jelas terhadap bekas bangunan SDN 1 Siker, sehingga aset daerah tersebut tidak dibiarkan tanpa fungsi setelah sekolah dipindahkan.
Alfathul mengatakan aksi jilid II akan menjadi ruang bagi FORDEM untuk menyampaikan sejumlah pertanyaan dan tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD Lombok Timur.
“Kami akan kembali turun untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. APBD merupakan uang publik. Karena itu setiap kebijakan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” pungkas Ketua FORDEM NTB, Alfathul Ferdian.
laporan: Riyan
