Konflik Ruang Lunyuk Menguat, Aji Sebut Fungsi Pengawasan DPRD Dipertanyakan

SUMBAWA, infoaktualnews.com –  Polemik rencana pembangunan jalur belt conveyor milik PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, kian memanas dan menjelma menjadi sorotan publik yang lebih luas. Penolakan warga terhadap proyek tersebut tidak lagi sekadar berbicara soal infrastruktur, tetapi telah berkembang menjadi isu besar tentang tata kelola ruang, transparansi kebijakan, dan sejauh mana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya terhadap arah pembangunan daerah.

Di tengah meningkatnya kegelisahan masyarakat, Presidium Integritas Transparansi Kebijakan Sumbawa, Abdul Haji, S.AP., menegaskan bahwa konflik ruang yang kini mencuat di Lunyuk merupakan sinyal kuat adanya persoalan serius dalam proses pengawasan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa.

“Konflik ruang yang muncul hari ini menunjukkan bahwa ada persoalan mendasar dalam proses pengawasan kebijakan tata ruang. DPRD tidak boleh absen. Mereka seharusnya hadir sebagai representasi rakyat untuk memastikan setiap perubahan tata ruang dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat sejak awal,” tegas Abdul Haji, Senin (18/5).

Menurutnya, DPRD memiliki mandat politik dan moral untuk memastikan bahwa revisi RTRW tidak semata menjadi instrumen yang mempermudah investasi, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap keselamatan warga, keberlanjutan lingkungan, dan ruang hidup masyarakat lokal.

Ia menyoroti bahwa hingga saat ini, keterbukaan informasi terkait revisi RTRW masih menjadi pertanyaan besar, terutama menyangkut jalur belt conveyor yang disebut-sebut akan melintasi kawasan permukiman warga di Kecamatan Lunyuk. Minimnya akses informasi dinilai berpotensi memperbesar ketidakpercayaan publik.

“Ketika masyarakat merasa tidak memperoleh informasi yang utuh, tidak dilibatkan, dan tidak diberi ruang untuk memahami dampak kebijakan, maka bibit konflik sosial maupun konflik ruang akan tumbuh semakin besar. Ini bukan sekadar soal proyek, tapi soal rasa keadilan masyarakat terhadap ruang hidupnya,” ujarnya.

Abdul Haji menegaskan bahwa meskipun proyek tersebut dikaitkan dengan agenda strategis nasional dan percepatan investasi, bukan berarti prosesnya boleh mengabaikan prinsip demokrasi, partisipasi publik, dan kontrol sosial. Menurutnya, proyek besar tetap harus berada dalam koridor pengawasan politik yang kuat.

“Percepatan investasi penting, tetapi jangan sampai menjadi alasan melemahkan fungsi representasi DPRD. Jangan sampai wakil rakyat hanya menjadi penonton ketika ruang hidup masyarakat mulai tergerus oleh proyek-proyek besar,” katanya.

Ia mengingatkan, DPRD Kabupaten Sumbawa tidak boleh sekadar menjalankan fungsi legislasi di atas meja, tetapi harus turun memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan berpihak pada keseimbangan antara investasi, lingkungan, dan hak masyarakat.

Lebih jauh, Abdul Haji mendesak agar DPRD segera membuka ruang dialog publik yang inklusif dengan melibatkan masyarakat terdampak, pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Menurutnya, langkah tersebut penting agar polemik jalur conveyor dan revisi RTRW tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dapat merusak stabilitas sosial.

“Jika ruang dialog tidak dibuka secara serius, maka yang muncul bukan hanya penolakan, tetapi krisis kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah dan lembaga representatif seperti DPRD,” tandasnya.

Konflik ruang Lunyuk kini menjadi ujian penting bagi kualitas demokrasi lokal di Sumbawa, apakah pembangunan akan berjalan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan, atau justru meninggalkan masyarakat dalam bayang-bayang keputusan yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Di titik inilah publik menanti, apakah DPRD akan tampil sebagai pengawas kepentingan rakyat, atau justru diam di tengah pertarungan ruang yang semakin menguat. tandasnya (IA)

Mau punya Media Online sendiri?
Tapi gak tau cara buatnya?
Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , 
Jasa pembuatan website berita (media online)
Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online 
yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia.
Info dan Konsultasi - Kontak 
@Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport 
dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif

error: Upss, Janganlah dicopy bang ;-)