Lombok Timur, NTB – InfoAktualNews.com
Pertemuan Hearing antara HIMMAH NWDI Cabang Lombok Timur dan Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur berlangsung tegang dan memanas hari ini. Titik utama perselisihan bukan soal pemindahan pos anggaran, melainkan pilihan skala prioritas: anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1,2 Miliar memang sejak awal sudah ditetapkan khusus untuk renovasi interior gedung kantor DPRD — namun keputusan ini dinilai tidak sejalan dengan kondisi nyata di lapangan, di mana perbaikan jalan rusak yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat masih jauh dari kata optimal.
Konteks anggaran juga menjadi sorotan tajam: meskipun nilai Rp1,2 Miliar itu hanya setara sekitar 0,037 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur yang mencapai Rp3,2 Triliun, namun bagi masyarakat yang setiap hari berjuang melewati jalan berlubang dan rusak parah — jumlah sekecil apa pun yang diserap lebih dulu untuk keperluan internal gedung tetap mengundang pertanyaan mendasar: mana yang benar-benar menjadi prioritas utama lembaga wakil rakyat ini?
Berdasarkan data dan laporan yang sudah beredar sebelumnya, kerusakan jalan meluas di hampir seluruh kecamatan di Lombok Timur; banyak ruas yang rusak bertahun-tahun namun pemulihannya berjalan lambat atau terhenti di tengah proses. Kondisi ini tidak hanya mengganggu perjalanan sehari-hari, tetapi juga sangat menghambat distribusi hasil pertanian dan perkebunan — sumber penghidupan utama sebagian besar penduduk daerah ini.
Dalam diskusi terbuka yang berlangsung hangat hingga tegang itu, Ketua Umum HIMMAH NWDI Cabang Lombok Timur menyampaikan pertanyaan pokok:
“Kami tidak menuduh ada kesalahan pemindahan anggaran. Tapi pertanyaannya lebih mendalam: kenapa di antara begitu banyak kebutuhan yang mendesak, renovasi ruang kerja dan fasilitas di dalam gedung justru sudah mendapat kepastian alokasi dan jadwal pelaksanaan, sementara jalan yang menjadi akses hidup mati warga masih tertunda dan belum tuntas? Apakah kenyamanan di dalam ruangan dianggap lebih penting daripada keselamatan serta kelancaran ekonomi rakyat di luar sana?”
Selain soal prioritas anggaran gedung, HIMMAH NWDI kembali menyinggung nasib Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan yang nilainya terus bertambah setiap tahun, namun jejak pelaksanaan dan hasilnya sering kali tidak mudah dilacak maupun diperiksa publik. Mengacu catatan yang sudah ada, dana aspirasi ini pernah disorot karena pelaporannya belum sepenuhnya terbuka dan terperinci. Oleh karena itu, dalam Hearing ini kembali disuarakan desakan tegas:
“Di saat anggaran sekecil pun diperdebatkan karena soal urutan prioritasnya, kami semakin membutuhkan kejelasan mutlak: ke mana sebenarnya dana-dana Pokir yang sudah diserap disalurkan dan digunakan? Kami minta pembukaan data lengkap dan rinci agar masyarakat bisa memverifikasi sendiri setiap rupiahnya.”
Menanggapi rentetan pertanyaan tajam tersebut, pihak Komisi IV DPRD menjelaskan bahwa penetapan anggaran renovasi gedung sudah melalui proses pembahasan dan kesepakatan dalam rapat pembahasan PAD. Sebagai penjelasan tambahan, disebutkan penerapan skema program tahun jamak (multi-years): rencana anggaran disusun dan digabungkan mencakup periode tiga tahun berturut-turut, dengan tujuan agar berbagai bidang pekerjaan — termasuk juga pemeliharaan dan perbaikan jalan — dapat direncanakan dan dilaksanakan secara lebih terpadu serta maksimal.
Namun jawaban ini dinilai belum memberikan kepuasan maupun kejelasan nyata bagi HIMMAH NWDI maupun pihak pengamat yang mengikuti jalannya Hearing. Pasalnya, penjelasan tentang skema tahun jamak belum disertai dokumen atau rincian alokasi yang terperinci: belum ada jadwal pasti kapan penanganan jalan akan benar-benar ditempatkan sebagai prioritas utama aliran dana, belum ada daftar urutan ruas jalan yang akan ditangani bertahap, dan belum pula bukti pendukung yang bisa diakses untuk menjawab keraguan bahwa kebutuhan internal lembaga justru lebih cepat dan lebih mudah terlayani dibanding kepentingan umum.
Hingga sesi Hearing ditutup hari ini, belum tercapai titik temu yang memuaskan kedua belah pihak. HIMMAH NWDI menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh pos anggaran yang bersumber dari PAD maupun APBD Kabupaten Lombok Timur, serta berjanji akan kembali mendesak pembukaan data lengkap Pokir secara resmi jika transparansi dan keterbukaan informasi tidak segera ditingkatkan. Sementara dari pihak Komisi IV hanya menyampaikan akan menyusun dan menyampaikan rincian teknis lengkap serta jadwal tindak lanjut pada pertemuan kerja selanjutnya.
Laporan : RY
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
