InfoaktualNews.com, Sumbawa –
Semua langkah Pemerintah yang cepat dan tepat harus akuntabel dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui Video Conference, dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (15/6).
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulitnya, 215 negara menghadapi darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman Covid-19.
”Semua negara berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat, demand terganggu, supply terganggu, produksi juga bermasalah. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi,” tutur Presiden.
Sekali lagi, menurut Presiden, dalam situasi seperti ini yang tengah dihadapi semua negara, termasuk Indonesia, membutuhkan respons Pemerintah yang cepat dan juga tepat.
”Di bidang kesehatan kita harus mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas. Yang sehat jangan tertular dan yang sakit kita rawat sampai sembuh,” kata Presiden.
Di bidang sosial ekonomi, menurut Presiden, Pemerintah juga harus menjamin warga yang kurang mampu, warga yang terdampak Covid-19 untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.
”Kita juga harus memastikan sektor informal, sektor UMKM terus harus mampu bertahan, dan para pelaku usaha bisa tetap bergerak dan PHK massal harus kita hindari,” jelas Presiden.
Kemudian, Presiden mengingatkan bahwa Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
”Angka ini Rp677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana serta tidak berbelit-belit, output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” terang Presiden.
Ia juga mengajak para auditor untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana yang besar tersebut dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan.
Aspek pencegahan, lanjut Presiden, harus lebih dikedepankan. Kepala Negara meminta semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadinya masalah dan jangan menunggu sampai terjadinya masalah.
”Kalau ada potensi masalah segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini (Early Warning System), perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel,” ungkap Presiden
Ket.Foto: Inspektur Inspektorat Kab. Sumbawa, Drs.H. Baharuddin, MM
Menyikapi hal tersebut, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, MM., kepada awak media, Kamis, (18/6) mengatakan bahwa, Inspektorat Kabupaten Sumbawa selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus melakukan review terhadap penggunaan dana covid-19. Penggunaan dana tersebut diharapkan sesuai aturan dan ketentuan, guna menekan potensi penyimpangan.
“Kita sudah melakukan review Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan masing-masing OPD. Kita melakukan review sebelum digunakan oleh OPD. Apakah sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan,” ujarnya.
Kemudian, pihaknya sudah melakukan review terhadap usulan dari sejumlah instansi. Seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan kecamatan. Jika ada yang tidak sesuai, direkomendasi untuk dapat diperbaiki. Dalam hal ini tetap diminta sesuai dengan aturan dan ketentuan. Misalnya harga salah satu barang, harus mengacu kepada harga satuan standar.
“Dari review, pasti ada yang tidak sesuai. Tetapi harus disesuaikan dan disempurnakan dari hasil review kita. Hal ini supaya tidak terjadi permasalahan. kami juga tetap berkoordinasi dengan APH,” pungkasnya (IAN-M1)
