SUMBAWA, infoaktualnews.com – Krisis pasokan air irigasi yang melanda kawasan hilir Daerah Irigasi (DI) Mamak kini menjadi perhatian serius. Kekeringan yang mengancam ratusan hektare lahan pertanian membuat Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus mencari solusi atas persoalan yang dikhawatirkan berujung pada gagal panen.
Peninjauan lapangan dilakukan pada Rabu (5/8/2026) di wilayah Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sehari sebelumnya bersama para pemangku kepentingan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi II DPRD didampingi unsur Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, Camat Lape, KUPT Pengairan DI Mamak, pengurus GP3A, P3A, kelompok tani, Kepala Desa Dete, Kepala Desa Hijrah, Kepala Desa Labuhan Kuris, serta jajaran DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sumbawa.
Air Datang Terlambat, Padi Memasuki Masa Penentuan
Lokasi pertama yang menjadi sasaran peninjauan adalah areal persawahan Desa Hijrah yang berada pada jaringan irigasi Bangunan Kuris (BK) 8.
Saat rombongan tiba sekitar pukul 11.00 WITA, saluran irigasi masih tampak kering. Air yang telah lama dinantikan para petani belum juga mencapai lokasi, sementara tanaman padi sudah berada pada fase produksi atau bunting, fase yang sangat menentukan keberhasilan panen.
Berdasarkan penjelasan Penyuluh Pertanian dan Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Lape, air sebenarnya telah dilepas dari Bendungan Mamak sejak pukul 06.00 WITA. Namun, perjalanan air melalui jaringan irigasi berlangsung sangat lambat sehingga hingga menjelang siang baru mencapai BK 7.
Baru sekitar pukul 13.00 WITA, aliran air akhirnya tiba di BK 8 dan langsung dialirkan menuju hamparan sawah milik warga Desa Hijrah.
Pemandangan di lapangan memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Retakan tanah tampak di berbagai petak sawah akibat kekeringan yang berkepanjangan. Daun-daun padi mulai menguning, menjadi tanda tanaman mengalami stres karena kekurangan air pada fase yang sangat krusial.
Melihat kondisi tersebut, Kepala Desa Hijrah Kamarullah bersama para petani berharap pasokan air yang mulai masuk dapat terus dialirkan secara konsisten selama tujuh hari ke depan, hingga 12 Agustus 2026.
Permintaan tersebut dinilai sangat penting karena rotasi pembagian air baru dapat dihitung sejak air benar-benar tiba di wilayah mereka, bukan sejak air dilepas dari bendungan.
BUM 4 Tanpa Setetes Air, Palawija Terancam Mati
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke kawasan Bangunan Unter Malang (BUM) 4. Di lokasi ini, kondisi bahkan lebih memprihatinkan karena tidak ditemukan aliran air sama sekali.
Padahal, ratusan hektare lahan pertanian palawija sangat bergantung pada suplai air dari jalur tersebut.
Ketua P3A Unter Kedit, Abdul Manan, mengungkapkan bahwa tanaman kacang hijau milik masyarakat kini telah memasuki fase berbuah yang membutuhkan pasokan air cukup agar hasil produksi tidak mengalami penurunan.
“Saat ini komoditas kacang hijau milik warga sudah mulai berbuah dan berada pada fase yang sangat membutuhkan pembasahan,” ujarnya.
Selain minimnya pasokan air, Komisi II juga menemukan kerusakan pada sejumlah jaringan irigasi primer maupun sekunder.
Kerusakan tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab distribusi air tidak berjalan maksimal sehingga membutuhkan penanganan darurat melalui perawatan maupun rehabilitasi oleh instansi teknis terkait.
Hulu Air Cukup, DPRD Minta Tidak Ada Penahanan Air
Di sisi lain, hasil pemantauan menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan air di kawasan Desa Mamak dan wilayah hulu relatif masih mencukupi.
Karena itu, Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Sumbawa mengimbau seluruh petani di wilayah hulu agar tetap mengedepankan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong dengan tidak melakukan penahanan, pengalihan, maupun sabotase terhadap aliran air yang seharusnya mengalir ke wilayah hilir, khususnya Kecamatan Lape.
Menurut DPRD, keadilan dalam distribusi air menjadi kunci utama agar seluruh petani memperoleh hak yang sama dan potensi konflik antarkelompok tani dapat dihindari.
DPRD Desak Pembenahan Total Tata Kelola Irigasi
Melihat persoalan yang terjadi di lapangan, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menilai bahwa persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan keterbatasan debit air, tetapi juga lemahnya manajemen distribusi serta pengawasan jaringan irigasi.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola distribusi air di Daerah Irigasi Mamak.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar kawasan Jalur Hijau, yang diperuntukkan bagi tanaman padi, maupun Jalur Merah, yang ditanami palawija, sama-sama memperoleh hak distribusi air secara adil, terutama pada fase kritis pertumbuhan tanaman.
Komisi II juga meminta optimalisasi peran Juru Pintu Air (JPA) serta seluruh petugas pengairan di sepanjang jaringan irigasi.
Pengawasan yang lebih ketat dinilai sangat diperlukan guna memastikan aliran air sampai ke tujuan sesuai jadwal, sekaligus mencegah praktik penyerobotan maupun pencurian air oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
DPRD berharap langkah cepat dari pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dapat segera mengakhiri krisis air di DI Mamak sehingga petani tidak mengalami kerugian yang lebih besar dan musim tanam tahun ini tetap dapat menghasilkan panen yang optimal. (*)
