LOMBOK BARAT, infoaktualnews.com – Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat Rabu (14/6) terkait dengan penetapan batas desa. Hadir dalam rombongan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq, bersama pimpinan dan Anggota Komisi I serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq menyampaikan maksud kedatangan rombongan DPRD untuk belajar kepada DPRD Lombok Barat terkait dengan Penetapan Batas Desa.
“Kami lihat DPRD Lombok Barat cukup berhasil dalam bermitra dengan Pemerintah Daerah dalam hal pemajuan Desa. Salah satunya, adalah penetapan batas Desa, Pasalnya, bagaimanapun terkait dengan penetapan batas desa ketika kita tidak serius menyikapinya akan timbul gejolak-gejolak di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Rafiq akrab disapa politisi PDIP Sumbawa.
Tentunya, agar dampak dari sebuah pemekaran desa berhasil inilah yang akan didalami termasuk juga bagaimana peran DPRD Lombok Barat dalam hal bermitra membangun sinergi dengan pemerintah daerah sebut Rafiq, apakah bisa dianggarkan lewat APBD sehingga jawaban dan apa yang menjadi hasil pertemuan pada hari ini bisa kami informasikan di Pemda Sumbawa.
Atas hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Barat H Zulkarnaen ditemani Anggota menanggapi dan memberikan penjelasan bahwa, DPRD harus memahami secara regulatif dan juga strategis dalam menggunakan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dewan agar Pemda bekerja sesuai regulasi.
“Strategi politiknya dulu yang perlu dilaksanakan, karena setiap desa memiliki karakter yang berbeda dan motif dalam pelaksanaan pemekaran Desa,” cetusnya
Untuk itu, DPRD perlu membaca potensi Desa-desa mulai dari persiapan pemekaran lalu dikawal hingga menjadi Perda. Dalam proses itulah perlu banyak berdiskusi dengan Pemda yang melaksanakan, katanya.
“Bahkan, Kami mencoba untuk membangun komunikasi integratif demikian istilahnya, artinya mana pihak OPD yang terkait dan memiliki kompetensi dalam mengurusi desa. Seperti halnya, Dinas pertanian, Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu diajak berdiskusi agar anggaran untuk pemekaran desa dan penetapan batas desa dapat tersedia,” bebernya
Lanjut, dikatakannya, hal ini penting dilakukan, agar apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Tim yang dibentuk dalam penetapan batas desa dapat berjalan.
“Kita minta mereka bekerja, jangan sampai eksekutif tidur, kita hanya menawarkan ide dan DPRD mungkin tidak akan mengerjakan hal teknis seperti penetapan batas desa, yang dilakukan adalah kita masukkan di APBD dalam bentuk Anggaran Dana Desa (ADD),” tuturnya.
Menurutnya, ADD itu memang mayoritas untuk pembangunan internal Desa tapi kalau untuk persiapan Pemekaran Desa itu kita minta Pemerintah Kabupaten yang intervensi anggarannya karena kajian terkait dengan penetapan batas desa, jaringan irigasi, perumahan dan perbatasan teritorialnya itu butuh anggaran dan pemerintahan Desa yang mengusulkan kepada Kepala Daerah, imbuhnya.
Dalam hal ini juga akan dibuat peta batas desa (Peta Geospasial) yang mungkin agak mahal biayanya kata Zulkarnaen, demikian dengan hal lain misalnya jaringan irigasi dan selama proses ini DPRD tidak mengerjakan hal teknis. namun perlu dibentuk kelompok atau sebuah group komunikasi integratif yang membahas segala permasalahan batas desa.
“Kita juga menyarankan DPRD, Pemda maupun Desa untuk melakukan kunjungan kerja ke tempat lain yang berhasil sehingga ada solusi atas permasalahan yang dihadapi,” ucapnya
Dan yang terpenting untuk dipahami adalah strategi dan taktik penetapan batas desa maupun pemekaran ada seninya sambung Zulkarnaen, bagi DPRD, seni itu dalam menyerap aspirasi pembangunan melalui reses. Kalau Desa mau masa depannya cerah atau maju maka setiap Anggota DPRD turun ke desa – desa yang mau dimekarkan itu harus dapat mengawal anggaran. Masih kata dia, masyarakat lazimnya sangat menghargai perjuangan Dewan dalam membantu pemekaran Desanya, karena dalam pemekaran desa harus membangun kantor, membuat peta, mempelajari peta dan apa potensi desa. Secara kultural atau adat juga menjadi pertimbangan. Sebagai contoh di sini dulu (Lobar, red) di bangun parit sebagai pemisah dua desa dan sekarang tergantung kesepakatan, tipologi Daerah masing masing.
“Apa yang berkembang dalam masyarakat kita tampung semuanya, hingga ada solusi untuk masyarakat. Semangat pemekaran desa disamping meningkatkan pelayanan publik juga untuk menambah ADD dari Pusat,” pungkasnya
Atas hal tersebut Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq menghimbau dan meminta kepada pemerintah daerah yang hadir untuk menseriusi penetapan batas desa.
“Kami meminta kepada Pemda untuk melaksanakan tugas penetapan batas desa ini sehingga Desa dapat memahami dan mengembangkan segala potensi riel di wilayah desanya,” kata Rafiq
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Sumbawa Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov.,ia menekankan dan meminta kepada Pemda untuk serius melakukan penetapan batas Desa yang Difinitif karena sampai saat ini batas tersebut masih samar dan dari desa yang ada di Kabupaten sumbawa belum ada yang ditetapkan batas definitif nya, singkatnya.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Lombok Barat, Anggota Komisi I DPRD Sumbawa Gitta liesbano SH.MKn, Muhammad Nur SPdI, Sri Wahyuni SAP, Hj Yuliana, Achmad Fachri SH, Syaripuddin SPd.,Cecep Liesbano SIP.MSi, Jajaran Sekretariat DPRD Sumbawa dan Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Sumbawa. (IA-ruf)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
