Lombok Timur, NTB – InfoaktualNews.com Wakil Ketua II PC PMII menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum harus segera turun langsung ke lapangan untuk merespons kondisi distribusi BBM yang mulai meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah Lombok Timur. Situasi ini tidak boleh dianggap sepele karena berdampak langsung pada aktivitas masyarakat serta keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh hanya menunggu laporan, tetapi harus proaktif melakukan pengawasan di lapangan, mulai dari SPBU hingga jalur distribusi. Selain itu, pemerintah juga wajib memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan dan kesimpangsiuran informasi.
Lebih lanjut, Wakil Ketua II PC PMII meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas dalam menelusuri dugaan penimbunan, penyimpangan distribusi, maupun praktik mafia BBM. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, maka harus ditindak secara hukum tanpa pandang bulu.
Ia juga menyoroti peran penting pihak pengelola SPBU dan distributor BBM agar tetap menjaga integritas dan kelancaran distribusi. Menurutnya, segala bentuk kelalaian atau permainan dalam distribusi hanya akan memperpanjang antrean dan memperparah penderitaan masyarakat.
BBM merupakan kebutuhan vital yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari petani, nelayan hingga pelaku usaha kecil. Jika distribusinya terganggu, maka dampaknya sangat luas dan langsung dirasakan oleh masyarakat, tegasnya.
Ia menambahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius, maka hal tersebut mencerminkan adanya kelalaian dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, PC PMII menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan siap mengambil langkah lanjutan apabila tidak ada respons konkret dari Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum.
Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Negara melalui pemerintah daerah wajib hadir memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran, pungkasnya.
Laporan : RY










