Sumbawa, infoaktualnews.com – Pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di garis depan risiko bencana, namun hingga kini belum didukung oleh sistem perlindungan yang memadai. Kajian terbaru di Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa keterisolasian geografis, keterbatasan layanan dasar, ancaman multi-bencana, serta dampak perubahan iklim terus memperbesar kerentanan masyarakat kepulauan.
Temuan ini disampaikan dalam diseminasi hasil kajian yang dilakukan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa bersama FPRB Provinsi NTB, dengan dukungan BPBD Sumbawa dan Program SIAP SIAGA—Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia untuk Manajemen Risiko Bencana.
Kajian ini berfokus pada Pulau Bungin, Pulau Medang, dan Pulau Moyo, yang merepresentasikan beragam karakter pulau kecil di kawasan strategis Saleh–Moyo–Tambora (SAMOTA), sekaligus wilayah dengan risiko bencana tinggi. Ketiga pulau yang dikaji memiliki karakteristik yang berbeda. Pulau Bungin dikenal dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan akses darat yang relatif mudah. Pulau Medang memiliki keterbatasan sumber daya dan letak yang terpencil dari daratan utama.
Sementara itu, Pulau Moyo merepresentasikan wilayah dengan kombinasi aktivitas pertanian dan pariwisata, serta berada dalam kawasan taman nasional dengan kewenangan terbatas di tingkat daerah.
Ketua FPRB Provinsi NTB, Rahmat Sabani, menegaskan bahwa pulau kecil memiliki posisi yang strategis sekaligus rentan.
“Pulau kecil adalah garda terdepan. Namun tanpa penguatan ketangguhan yang serius, mereka juga menjadi wilayah yang paling terdampak saat bencana terjadi,” kata Rahmat saat diseminasi di Sumbawa, Kamis (21/5).
Dengan lebih dari 281 pulau kecil di NTB, dengan 39 pulau berpenghuni, Dimana sebagian besar wilayahnya masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Kondisi ini menegaskan bahwa ketangguhan tidak hanya soal kesiapsiagaan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk bertahan dan pulih dari tekanan yang berlapis.
Kajian menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara kekuatan sosial masyarakat dan dukungan sistem formal. Di satu sisi, modal sosial seperti gotong royong masih kuat. Namun di sisi lain, hal ini belum didukung oleh infrastruktur, regulasi, dan sistem penanggulangan bencana yang memadai. Bahkan, sebagian besar pulau masih belum memiliki sistem peringatan dini yang efektif.
“Kekuatan komunitas sudah ada, tetapi tanpa sistem yang kuat, ketangguhan itu akan rapuh ketika krisis datang,” tambah Rahmat.
Wakil Ketua FPRB Kabupaten Sumbawa, Rusdianto, dalam pemaparannya menyampaikan kondisi di lapangan semakin memperjelas urgensi tersebut. Di Pulau Medang, misalnya, kerusakan dermaga menghambat distribusi logistik dan akses layanan kesehatan. Ketiadaan ambulans laut turut memperbesar risiko, terutama saat situasi darurat yang membutuhkan rujukan cepat ke daratan utama.
Di sisi penghidupan, ketergantungan pada sektor perikanan tangkap juga meningkatkan kerentanan. Saat musim angin ekstrem, aktivitas melaut dapat terhenti hingga berbulan-bulan. Dampaknya bukan hanya pada pendapatan, tetapi juga pada ketahanan pangan, bahkan berkorelasi dengan masalah gizi seperti stunting.
Ancaman lain datang dari praktik pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan, yang masih ditemukan di beberapa lokasi. Praktik ini justru merusak perlindungan alami pesisir dan meningkatkan risiko bencana dalam jangka panjang.
Selain itu, hasil kajian tersebut juga menyoroti lemahnya tata kelola di tingkat desa. Hingga kini, belum tersedia regulasi seperti Peraturan Desa (Perdes), dokumen kajian risiko, maupun rencana aksi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan. Akibatnya, penanggulangan bencana masih bersifat reaktif dan belum terarah.
“Tanpa dasar hukum, desa sulit mengalokasikan anggaran dan memastikan program berjalan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan ini, kajian merekomendasikan sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan regulasi desa, pembentukan Tim Siaga Bencana, penyediaan infrastruktur krusial seperti ambulans laut dan air bersih, hingga penguatan sistem peringatan dini. Diversifikasi mata pencaharian juga menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada sektor perikanan.
Kepala BPBD Sumbawa, Hidayat, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi seluruh upaya tersebut sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor.
“Ketangguhan pulau kecil tidak bisa dibangun sendiri. Ini harus menjadi kerja bersama,” tegasnya.
Lebih jauh, hasil kajian ini menggarisbawahi satu pesan yang tidak bisa diabaikan bahwa kerentanan pulau kecil bukan sekadar wacana, melainkan realita yang saat ini sedang berlangsung. Tanpa langkah cepat dan kolaboratif, risiko yang ada akan terus membesar dan tidak hanya mengancam keselamatan warga namun juga menekan ekonomi lokal, serta mempercepat kerusakan lingkungan. Sebaliknya, jika ditangani dengan tepat, pulau-pulau kecil justru bisa menjadi garis depan ketangguhan bencana di NTB.
Pilihan yang bisa diambil bukan lagi soal perlu atau tidak, tetapi seberapa cepat kita bertindak—karena menunda berarti membiarkan risiko bencana untuk berubah menjadi krisis yang lebih mahal untuk dipulihkan. (*)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
