Kabar Gembira, UMP NTB Ditahun 2022 Naik Hingga 2,2 Juta Lebih

  • Bagikan

Mataram, Infoaktualnews.com — Provinsi NTB menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp2,207 juta lebih. Atau terjadi kenaikan 1,07 persen dari UMP NTB 2021 sebesar Rp2,183 juta lebih.

Pemprov NTB menyatakan penetapan UMP sebesar Rp2,207 juta lebih tersebut telah memperhatikan aspirasi dari pekerja dan pengusaha. “Sehingga kemarin tanpa perdebatan yang panjang kita bersepakat menetapkan ada kenaikan 1,07 persen dari besaran UMP 2021. Secara nasional meningkat 1,09 persen,” kata Ketua Dewan Pengupahan Provinsi yang juga Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dikonfirmasi Rabu, 17 November 2021.

Sekda menjelaskan saat sidang Dewan Pengupahan Provinsi, perwakilan dari pekerja dan pengusaha hadir. Bahkan, katanya, sebelumnya juga telah dilakukan pra sidang Dewan Pengupahan Provinsi.  “Dibacakan ketentuan-ketentuan, formula, dasar-dasar penentuan UMP. Di pra sidang Dewan Pengupahan sudah sepakat,” imbuhnya.

Gita mengatakan walaupun pekerja berharap terjadi peningkatan UMP yang signifikan tahun 2022. Tetapi dalam situasi ekonomi yang masih belum pulih seperti saat ini, Dewan Pengupahan Provinsi juga memperhatikan aspirasi dari pengusaha.  “Tapi yang jelas ada peningkatan UMP. Dalam penentuan besaran UMP kita ikuti aturan yang baru yaitu PP No.36 Tahun 2021,” tandasnya.

Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., menjelaskan penetapan UMP NTB  tahun 2022 sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022. Metode penetapan upah minimum mengacu pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Aryadi menjelaskan, penetapan upah minimum tahun ini tidak lagi berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang secara normatif telah dijabarkan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Adapun variabel-variabel yang masuk menjadi indikator penetapan upah minimum provinsi. Antara lain,  pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) periode 2020 (Quartal IV) dan periode 2021 (Quartal I,II, dan III) yang dalam hal ini sebesar 0,72 persen. Kemudian inflasi provinsi sebesar 1,89 persen.

Selanjutnya, UMP NTB tahun 2021 sebesar Rp 2.183.883, rata-rata konsumsi rumah tangga provinsi sebesar Rp 1.197.548.  Selain itu, rata-rata banyaknya anggota/rumah tangga se-provinsi sebesar 3,3. Dan terakhir, rata-rata banyaknya ART bekerja/Rumah Tangga se-provinsi sebesar 1,31.

“Dengan menggunakan formula penghitungan Upah Minimum sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menghasilkan besaran UMP NTB Tahun 2022 sebesar Rp 2.207.212,” jelas Aryadi.

Ia mengatakan UMP NTB tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp2.207.212, terjadi kenaikan sebesar 1,07 persen atau sebesar Rp 23.329 dibandingkan UMP tahun 2021 sebesar Rp 2.183.883. Sebelum sidang Dewan Pengupahan, dirinya sudah menggelar rapat dengan stakeholders terkait kaitan dengan sosialisasi formula perhitungan pengupahan penentuan UMP NTB tahun 2022.

“Sebelum sidang ini kami juga menerima aspirasi dari SPN (Serikat Pekerja Nasional) yang demo tempo hari mengusulkan kenaikan. Juga aspirasi dari Perusahaan dan Industri. Kita dengar semua. Tapi dalam penentuan ini, tetap mengacu pada kebijakan strategis nasional yang dituangkan dalam PP No. 36 Tahun 2021 sebagai implementasi UU No. 11 Tahun 2020  tentang Cipta Kerja,” tandas Mantan Kepala Diskominfotik NTB ini.(Red)

 







  • Bagikan
error: Upss, Janganlah dicopy bang ;-)